27 Calon Hakim Agung Kamar Pidana Lolos Seleksi Kualitas

Komisi Yudisial RI mengumunkan hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung RI secara daring pada (5/5/2021). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial RI Siti Nurdjanah mengumumkan sebanyak 27 orang Calon Hakim Agung Kamar Pidana lolos pada seleksi yang dilakukan secara daring pada 14 sampai 16 April 2021 lalu. Ia mengatakan Seleksi Kualitas terdiri dari beberapa komponen yang dipakai untuk mengukur kualitas Calon Hakim Agung.

Komponen tersebut, kata dia, di antaranya adalah mengenai Karya Profesi, Kemudian Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Tes Karya Tulis, Tes Kasus Hukum, dan Tes Objektif. Dari 113 jumlah peserta yang ikut tes kualitas yang dinyatakan lulus ada 45 orang. Para peserta yang lolos hasil seleksi diharapkan dapat mengisi 13 lowongan Hakim Agung yang terdiri dari dua Hakim Agung Agung Kamar Perdata, delapan Hakim Agung Kamar Pidana, dua Hakim Agung Kamar Militer, dan satu Hakim Agung Tata Usaha Negara khusus pajak.

Read More

"Untuk Kamar Pidana, dari 70 orang yang mengikuti tes, yang lulus ada 27 orang," kata Siti pada Rabu (5/5/2021). Berikuti ini nama nama dan jabatan mereka saat ini: 1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari

2. Dr. H. Adly, S.H. , M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi 3. Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta 4. Aviantara, S.H., M.Hum. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

5. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggj Tanjung Karang 6. Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar 7. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

8. Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon 9. Edison M, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang 10. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

11. Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo 12. Dr. Hj. Ummi Maskanah S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 13. I Gusti Agung Bagus Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Umum Pada Mahkamah Agung

14. Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H. Staf Ahli Jaksa Agung 15. Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara 16. Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung

17. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 18. Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga 19. Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura

20. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 21. Dr. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta 22. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung

23. Suharto, S.H, M.Hum. Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 24. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 25. Dr. Tongat, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

26. Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado 27. Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang Bagi para peserta yang dinyatakan lulus, kata dia, akan mengikuti tes tahap ketiga yaitu tes kesehatan, tes assesment, dan rekam jejak.

"Pemeriksaan kesehatan ini Komisi Yudisial bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSPAD Gatot Soebroto. Tentunya menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat karena tidak bisa daring dan peserta akan datang dan melampirkan Tes PCR yang masih valid," kata Siti. Untuk test profile assesment, kepribadian, dan kompetensi akan dilakukan secara daring karena kondisi belum memungkinkan tatap muka. "Untuk test rekam jejak melibatkan beberapa lembaga di antaranya masyarakat, KPK, PPATK dan Mahkamah Agung," kata Siti.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *